Terbaru,Ini Iuran BPJS Kesehatan 2024 Untuk Kelas I, II, dan III

 


Iuran BPJS Kesehatan 2024 Untuk Kelas I, II, dan III

BPJS Kesehatan adalah program jaminan kesehatan yang memerlukan pembayaran iuran secara teratur dari Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah. Besaran iuran BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3 hingga saat ini belum mengalami perubahan.

Iuran BPJS Kesehatan 2024 ini harus dibayar setiap bulan oleh peserta sesuai dengan kategori kelas yang diambil, yakni kelas I, II, dan III untuk peserta mandiri.

Iuran BPJS Kesehatan saat ini masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018, tentang Jaminan Kesehatan. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.




Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 masih menjadi pedoman, menetapkan bahwa iuran ditentukan berdasarkan jenis kepesertaan setiap peserta dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jaminan kesehatan bertujuan memberikan perlindungan dan manfaat pemeliharaan kesehatan kepada peserta.

Pembayaran Iuran dan Kategori Peserta

Pembayaran iuran BPJS Kesehatan harus dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Terdapat enam kategori peserta BPJS Kesehatan di Indonesia, dengan iuran per bulan yang memiliki ketentuan masing-masing.

Besaran iuran diatur dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2020.

  1. Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK)

    Peserta PBI JK tidak membayar iuran setiap bulannya karena iuran akan dibayarkan oleh pemerintah, alias gratis. Daftar penerima PBI BPJS Kesehatan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

  2. Keluarga Tambahan Peserta PPU

    Untukk keluarga tambahan peserta PPU, iuran sebesar 1 persen dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah. Untuk peserta PBPU dan bukan pekerja (mandiri), iuran berbeda berdasarkan kelas, yaitu Kelas III Rp 42.000, Kelas II Rp 100.000, dan Kelas I Rp 150.000 per orang per bulan.

  3. Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)

    Peserta PPU, termasuk PNS, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non-PNS, membayar iuran sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan. Pemberi kerja membayar 4 persen, sedangkan peserta membayar 1 persen.

  4. PPU BUMN, BUMD, dan Swasta

    Peserta PPU yang bekerja di BUMN, BUMD, dan swasta juga membayar iuran sebesar 5 persen dari gaji, dengan pembagian 4 persen oleh pemberi kerja dan 1 persen oleh peserta.

  5. Veteran dan Perintis Kemerdekaan

    Iuran jaminan kesehatan bagi veteran, perintis kemerdekaan, janda, duda, atau anak yatim piatu ditetapkan sebesar 5 persen dari 45 persen gaji pokok PNS golongan ruang III/A dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh pemerintah.

Cara Cek Iuran BPJS Kesehatan Secara Online

Untuk memudahkan peserta, BPJS Kesehatan menyediakan layanan cek iuran secara online melalui aplikasi mobile JKN. Berikut langkah-langkahnya:




  1. Unduh dan pasang aplikasi JKN di ponsel.

  2. Lakukan registrasi jika belum memiliki akun, dan log in.

  3. Pilih menu ‘Tagihan’.

  4. Pilih menu ‘Premi’.

  5. Informasi tagihan akan ditampilkan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perbedaan User Subscriber, Contributor, Author, Editor dan Administrator Pada WordPress

Gambar
  User WordPress Pengguna akan akrab dengan peran administrator, editor, dan lainnya di dunia blogging, terutama pada platform WordPress yang dikelola oleh lebih dari satu orang. Peran pengguna WordPress menjadi penting ketika rencana blog memiliki lebih dari satu penulis atau editor. Oleh karena itu, pengaturan hak akses untuk setiap user harus diatur dengan hati-hati untuk menghindari masalah akses seperti error akses user. Pengenalan Fungsi User WordPress Memahami peran user saat ini sangat penting sebelum membuat user baru. Menentukan jenis peran user yang tepat sangat penting untuk menghindari masalah yang mungkin terjadi. Pada User WordPress memiliki lima peran standar yang dapat digunakan: Administrator Ini adalah posisi tertinggi dalam hak akses WordPress. Seorang administrator memiliki akses ke semua fiturnya, seperti administrasi plugin, manajemen user, manajemen artikel. Bahkan baik publik maupun pribadi, pengaturan tema, manajemen kategori, file, dan media yang diupload...
Baca selengkapnya
 An integral aspect of a nation’s advancement is nurturing a skilled and competent generation that can contribute to the growth, development, and survival of the nation’s civilization. Education is vital in shaping such a generation, without which a nation may face challenges in achieving progress and development in all areas of life. Hence, a professionally managed education system is crucial for ensuring the prosperity and well-being of a nation. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) endeavors to rise to the challenges of nurturing a well-equipped generation to confront future competition. This is in keeping with the institution’s Vision, which aims to establish UMSU as a leading Muhammadiyah College that excels in advancing science and technology, developing human resources based on Islamic values and Muhammadiyah, and contributing to the growth of national civilization. Through professional education management, UMSU gives birth to a competitive generation while uphold...
Baca selengkapnya

Syarat dan Alur pembebasan bersyarat Bagi Tindak Pidana

Gambar
  Pengertian Pembebasan Bersyarat Menurut Undang-undang Undang-Undang 12/1995 Pasal 12 Huruf K Pembebasan Bersyarat adalah kondisi dimana seorang Narapidana dapat dibebaskan setelah menjalani setidaknya dua pertiga masa pidananya, minimal selama 9 bulan. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2023 Merupakan aturan perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018. Aturan ini mengatur syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Peraturan Menteri Hukum dan HAM 01/2007 Pasal 1 Ayat (2) Merupakan proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya, minimal 9 bulan. Undang-Undang 12/1995 Pasal 14 Ayat (1) Huruf K Pembebasan bersyarat diakui sebagai hak bagi setiap narapidana/anak pidana, selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Peraturan Menteri Hukum dan HA...
Baca selengkapnya